Agresi Belanda I (21
Juli 1947)
Letnan Jenderal Van
Mook melakukan Agresi kepada Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 21 Juli
1947. Van Mook mempunyai alasan bahwa Indonesia tidak serius dalam melakukan
perjanjian damai dengan Belanda sehingga keputusan melakukan serangan itu
dilakukan untuk menguasai kembali sebagian atau seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai balasan dari tindakan Belanda tersebut, TNI melakukan taktik perang
gerilya untuk setidaknya menahan Agresi Militer Belanda yang kekuatan memiliki
senjata yang lebih canggih dan lebih lengkap.
Agresi Belanda II (19
Desember 1948)
Belanda secara sepihak
menarik diri dari keputusan pada perjanjian Renville sehingga mereka tidak
merasa mempunyai ikatan atau tidak harus menepati hasil perjanjian Renville
tersebut. Maka dari itu pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali
melancarkan serangan kepada pihak Republik Indonesia yang kemudian serangan itu
dinamakan agresi Belanda kedua.
Sebagai tindakan awal
dalam serangan yang dilakukan Belanda yaitu menguasai kota Yogyakarta yang saat
itu menjadi ibukota Republik Indonesia. Serangan kilat yang mereka lakukan dari
sejak pukul 06.00 WIB, Dalam waktu yang singkat mereka mampu menguasai wilayah
kota Yogyakarta Pada pukul 16.00 WIB.
Keberhasilan Belanda
untuk menguasai Yogyakarta membawa akibat Belanda mampu menawan beberapa
pimpinan Republik Indonesia seperti Presiden Soekarno, Haji Agus Salim dan Sutan Syahrir. ketiga tokoh tersebut kemudian diasingkan di
Brastagi Yang selanjutnya dibawa ke Prapat di tepi danau Toba. Sedangkan
Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan di
daerah Muntok pulau Bangka.
Penawanan terhadap
pimpinan negara tersebut tidak Lantas membuat pemerintahan Republik Indonesia
menjadi berhenti. Hal ini dikarenakan presiden memberi mandat kepada Syafruddin
Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang
berlokasi di Sumatera Barat. Selain itu presiden juga memerintahkan kepada Mr
A.A. Maramis, Dr. Sudarsono dan L.N Palar untuk membuat pemerintahan RI di
negara India jika Pembentukan PDRI gagal. Pada bulan Desember 1948 PDRI
berhasil dibentuk oleh Syafruddin Prawiranegara dan beliau menjabat sebagai
perdana menteri. pemerintahan PDRI berlangsung di sebuah desa kecil yang
bernama Halaban yang dekat dengan Kota Payakumbuh Sumatera Barat
