Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia

Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan,  pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut:

a. Melaksanakan program corporate sosial responsibility atau CSR yang bekerjasama dengan pihak swasta maupun pihak asing.

CSR merupakan suatu program yang dilakukan oleh badan usaha swasta maupun milik negara untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut.CSR bisa dilakukan dengan memberikan kewajiban kepada badan usaha untuk mengambil persentase laba bersihnya untuk diberikan dalam bentuk bantuan ataupun program bapak angkat terhadap ekonomi masyarakat sekitar badan usaha. Diharapkan dengan adanya CSR ekonomi masyarakat bisa meningkat sekaligus juga meningkatkan kesejahteraannya,  selain itu badan usaha juga bisa menciptakan suatu hubungan yang harmonis dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

b.  Peningkatan skala usaha kecil dan menengah

UMKM bisa dikatakan sebagai ujung tombak perekonomian nasional, hal ini terlihat dari  banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini,  selain itu UMKM juga menjadi tempat terjadinya pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan,  UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia sampai di pelosok pelosok desa yang bisa menggali potensi perekonomian dan potensi lokal menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. peningkatan skala usaha kecil menengah ini bisa dilakukan dengan pemberian fasilitas kredit dengan bunga yang ringan sekaligus pemberian bantuan seperti PNPM Mandiri di pedesaan.

c. Kredit lunak dengan penjaminan kredit berbasis komunitas

Kredit usaha rakyat atau KUR yang diresmikan tanggal 5 November 2007 memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Kredit yang disalurkan memberikan kemudahan dalam bentuk bunga yang ringan dan prosedur pengajuan kredit yang mudah.  tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat bisa berwirausaha secara mandiri sekaligus bisa mengurangi angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

d. Jaminan akses terhadap kebutuhan dasar rakyat menengah ke bawah

Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang pangan dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan secara langsung seperti BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan secara berkala untuk membantu masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.

Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau  BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS dan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas.

e. Penegakan hukum dan keadilan ekonomi

Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk melakukan usaha di bidang ekonomi sekaligus pemerintah juga mendorong adanya pemerataan pendapatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan masyarakat terutama kalangan bawah untuk bisa berkembang dan memiliki usahanya sendiri. Selain itu pemerintah juga melindungi usaha-usaha kecil dari ancaman monopoli,  persaingan yang tidak sehat dan serbuan  produk-produk luar negeri.